Jakarta (Antara Babel) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti menginginkan semua nelayan yang ada di Indonesia dapat
menggunakan layanan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik
yang terkait dengan kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Menteri
Susi beberapa kali mengemukakan hal tersebut saat melakukan kunjungan
dan inspeksi mendadak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kawasan Muara
Baru, Jakarta, Jumat.
Susi bertanya kepada
banyak nelayan apakah mereka telah memiliki BPJS. Hal tersebut
ditekankan Susi karena hal tersebut dinilai penting bagi jaminan agar
nelayan tetap melaut dengan lebih tenang.
"Jika masih belum memiliki BPJS, maka sebaiknya tidak usah berangkat mencari ikan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.
Terkait
dengan bantuan bagi nelayan di berbagai daerah, sebagaimana
diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan program
bantuan kapal dan alat penangkap ikan telah disesuaikan dengan
permintaan nelayan lokal di berbagai daerah.
"Bantuan
sarana penangkapan ikan disesuaikan dengan permintaan nelayan sesuai
proposal dan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi," kata Direktur
Kapal dan Alat Penangkapan lkan KKP Minhadi Noer Sjamsu, di Jakarta,
Kamis (21/7).
Menurut dia, saat ini sudah ada
sebanyak 25 desain kapal, sedangkan penyusunan desain dan spesifikasi
teknis kapal perikanan dan alat penangkap ikan dibuat sesuai dengan
prosedur PT PAL Indonesia.
Ia memaparkan, kapal
perikanan terbuat dari fiber glass sedangkan bentuk lambung kapal
dirancang dengan tipe "U" dan tipe "V" sehingga dapat memenuhi kriteria
kapal ikan yang baik.
Sejumlah kriteria
tersebut antara lain memiliki ruang muat luas, mudah bongkar-muat ikan,
olah gerak dan stabilitas yang baik sesuai dengan ketentuan sehingga
mampu menjaga kenyamanan dan keselamatan anak buah kapal (ABK) selama
beroperasi dan berlayar dalam setiap kondisi perairan.
Setelah
dilakukan penghematan menimbang kondisi anggaran pemerintah, maka
bantuan sarana penangkapan ikan berupa 3.450 kapal perikanan dan 14.782
alat penangkap ikan dengan anggaran senilai Rp1,9 triliun, setelah
penghematan serta premi asuransi untuk satu juta nelayan senilai Rp250
miliar.
Sementara untuk spesifikasi teknis
bantuan sarana penangkapan ikan dibuat dengan memperhatikan
karakteristik seluruh wilayah perairan Indonesia dan kearifan lokal.
KKP
juga perlu memastikan program bantuan kapal ikan bagi nelayan tidak
menjadi program yang mubazir, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat
untuk Keadilan Perikanan, Abdul Halim.
"Pemerintah
Pusat dan Daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, hulu ke
hilir, pelaksanaan program pengadaan kapal untuk menghindari pemakaian
APBN/D secara percuma dan pembebanan kepada masyarakat nelayan," kata
Abdul Halim.
Menurut Abdul Halim, belajar dari
program-program serupa tahun-tahun sebelumnya, dalam pemberian bantuan
kapal seperti itu ada kelompok nelayan tidak dilibatkan di dalam
pengambilan keputusan mengenai spesifikasi (jaring dan mesin) dan desain
kapal.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Mulki
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 Komentar untuk "Menteri Susi Ingin Semua Nelayan Gunakan BPJS"